 |
| Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa.(DOK. Humas Pemkot Pekanbaru ) |
KHABARSUMUT - Pada hari Senin, 2 Desember 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) untuk menangkap Penjabat Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa.
Senin malam, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan, "Iya benar, penangkapan terhadap Pj. Walkot Pekanbaru."
Selain itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan bahwa Dewan Antirasuah memiliki waktu satu hari dua puluh empat jam untuk menentukan status hukum penyelenggara negara yang ditangkap.
Namun, Ghufron hanya meminta masyarakat untuk bersabar dan menunggu hasil pemeriksaan tim KPK di lapangan; dia belum mengungkap identitas penyelenggara negara yang ditangkap.
“Mohon bersabar lebih dahulu, nanti setelah selesai akan kami sampaikan kepada masyarakat,” katanya, Senin.
Profil Risnandar Mahiwa: Siapa sebenarnya Risnandar Mahiwa dan bagaimana dia akhirnya menjadi Penjabat Wali Kota Pekanbaru?
Pada 22 Mei 2024, Risnandar Mahiwa dilantik menjadi Pj Wali Kota Pekanbaru oleh SF Hariyanto, Pj Gubernur Riau, di Balai Serindit, Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru.
Menurut situs web PPID Riau, Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.3-1122 tahun 2024 menetapkan dan memberhentikan Risnandar sebagai Penjabat Wali Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
Sebelum mendapat kepercayaan untuk menjadi Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa menghabiskan waktu yang lama di Kementerian Dalam Negeri.
Pria yang lahir di Luwuk, 6 Juli 1963, adalah Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri yang ditangkap oleh KPK.
Selain itu, dia menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sesditjen Politik dan Pemerintah Umum. Risnandar juga menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada tahun 2018 dan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Organisasi Kemasyarakatan dari 2021 hingga 2022.
Pria dengan gelar Magister Administrasi Pemerintahan Daerah dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini juga menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat dari tahun 2016 hingga 2018.
Pada tahun 2016–2016, Risnandar adalah Kepala Sub Bagian Penyusunan Progam dan Anggaran di Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
Pada tahun 2012-2015, Risnandar menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Penyusunan Progam dan Anggaran Bagian Perencanaan di Sekretariat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.
Namun, dia memulai karirnya di Kemendagri sebagai pelaksana atau staf di Sub Bagian Penyusunan Progam dan Anggaran Bagian Perencanaan pada tahun 2011–2012.
Sangat menarik bahwa Risnandar Mahiwa juga pernah menjabat sebagai Lurah Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2010 hingga 2011.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang dikirim pada tanggal 18 Maret 2024 untuk laporan periodik 2023, Risnandar Mahiwa memiliki harta kekayaan total sebesar 1.909.830.065. Menurut elhkpn.kpk.go.id, aset tersebut terdiri dari tanah dan bangunan seluas 33 m2/28,25 m2 di Jakarta Pusat, dengan nilai hasil sendiri senilai Rp 830.000.000.
Kemudian, kendaraan yang dihasilkan sendiri. Ini termasuk mobil BMW tahun 2011 senilai 160.000.000 rupiah, motor Royal Enfield tahun 2019 senilai 70.000.000 rupiah, dan sepeda Brompton tahun 2018 senilai 25.000.000 rupiah. Selain itu, ada harta bergerak senilai 5.000.000 rupiah, kas dan setara kas senilai 520.000.000 rupiah, dan harta tambahan senilai 340.000.000 rupiah.
Selain itu, Risnandar Mahiwa dicatat memiliki utang sebesar Rp 40.169.935, yang berarti hartanya total adalah Rp 1.909.830.065.
